MAKASSAR, fauzianak21.com - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono diminta untuk memberikan perhatian penuh untuk masalah otonomi khusus di Papua. Bentuk perhatian itu dapat diawali dengan merampungkan seluruh Peraturan Pemerintah menyusul ditetapkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
UU Otsus tersebut membutuhkan perincian dalam delapan atau sembilan PP yang diantaranya menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan hak ulayat masyarakat adat Papua. "Kalau Peraturan-peraturan pemerintah itu tidak diselesaikan Pemerintah barulah dialog kebangssan itu perlu dilaksanakan," kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie sebelum menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulsel, Kamis (10/9) pagi.
Pernyataan tentang dialog kebangsaan tersebut merujuk pada rencana Pemerintah untuk menggelar Dialog Kebangsaan Papua-Jakarta yang diyakini bakal menjadi wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.
Jimmy berharap, Pemerintah SBY-Boediono sungguh- sngguh menyelesaikan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut karena dukungan suara dari Papua terhadap pasangan tersebut sangat signifikan, sehingga pasangan itu bisa menang dalam Pilpres lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar